Sunday, September 22, 2013

Marak, Lobi Uang di DPR

Banyak calon hakim dan pejabat negara yang menggunakan lobi uang saat uji kepatutan di DPR.

Banyak calon hakim maupun pejabat negara yang minta diloloskan DPR


Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Eva Kusuma Sundari mengatakan, praktik lobi-lobi dengan uang untuk meloloskan calon hakim atau calon pejabat negara saat melakukan uji kepatutan di DPR seringkali terjadi.

Biasanya, menurut Eva, ada anggota komisi dari fraksi tertentu yang sangat getol memperjuangkan seorang calon pejabat negara dengan alasan yang tidak jelas.

"Ada orang yang aktif mengadvokasi tanpa argumen yang jelas. Itu calonnya siapa, fraksi mana, sepanjang pengalamanku itu sangat sering terjadi," kata Eva di Gedung DPR, Jumat 20 September 2013.

Eva yakin, ada juga orang per orang anggota komisi yang getol memperjuangkan calon tertentu, tapi tidak diketahui oleh fraksi, dan calon itu di luar dari calon resmi fraksi.

"Kalau orang per orang biasanya pakai duit, ada yang aktif sekali tapi tidak lewat fraksi. Itu sudah praktik lama. Kalau perorangan mendekati kita tanpa sepengetahuan fraksinya, itu tanda-tanda," kata politisi PDIP ini.

Eva pun mengaku pernah ditawari uang oleh seorang calon,namun dia menolak. Apalagi, si calon tidak melalui fraksi.

"Kalau aku tidak didorong uang, kalau yang lain mungkin iya. Saya biasa mengadvokasi seseorang, kayak saya sekarang (seleksi calon hakim agung) mengadvokasi calon perempuan. Karena aku konsen pada perempuan dan dia calon satu-satunya," ujar dia.

Meski Eva tak mengenal si calon hakim agung ini, tapi ia mengaku akan mendorong agar si calon lolos menjadi hakim agung.

"Argumenku jelas, aku nggak kenal orangnya. Orangnya apik(bagus) ya tak endorse," kata dia.

Cerita Eva ini, menanggapi pengakuan Wakil Ketua Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh yang membongkar soal lobi-lobi anggota Dewan terkait pemilihan calon hakim agung. Anggota Dewan ini meminta Komisi Yudisial meloloskan sejumlah nama dengan imbalan uang. Namun Imam dan Komisioner KY lain menolak.

Source of VIVAnews

No comments:

Post a Comment